Roy Suryo Watch

Hartungnas

Kami mengucapkan selamat menentukan pilihan Anda dalam Pemilu Presiden tahap kedua. Pilihan Anda akan menentukan siapa yang akan menjadi Presiden RI selama 5 tahun ke depan. Siapa pun yang menjadi presiden negara ini, semoga Ia akan membawa Republik Indonesia ke arah yang jauh lebih baik daripada keadaan sekarang.

Dan jangan lupa, andai saja ide dari tokoh kita menjadi kenyataan, maka dalam beberapa hari mendatang (misalnya 20 hari setelah Pemilu) akan berlangsunglah penghitungan manual hasil Pemilu di Stadion Utama Senayan Jakarta. Hari itu akan dikenal di seluruh dunia sebagai sebuah event yang monumental yang menoreh sejarah demokrasi di Indonesia; dan hari itu diberi nama Hari Perhitungan Nasional (Hartungnas).

Berikut tulisan dari tokoh kita mengenai Hartungnas, yang dikirimnya ke beberapa milis Indonesia.

HARTUNGNAS : Solusi tepat TI-KPU
Oleh : KRMT Roy Suryo Notodiprojo

"Lebih mahal, Lebih lambat, dan Lebih tidak akurat …". Itulah tiga "kelebihan" sistem TI-KPU 2004 yang penulis sampaikan di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu ketika dimintai pendapat soal TI-KPU 2004. Penulis memang dengan sangat tegas & lantang berani mengemukakan pendapat diatas, mengingat berbagai kejadian (memalukan) yang telah menimpa sistem bernilai lebih dari 200 Milyar uang rakyat tersebut, yangmana seharusnya tidak perlu terjadi bila KPU jujur & transparan dalam membangun sistem TI-nya, termasuk mau diaudit oleh Auditor Independen sebelumnya.

Lebih Mahal. Meski berkali-kali penanggungjawab TI-KPU, Chusnul Mar'iyah menyampaikan bahwa harga dari sistem ini jauh lebih murah dari Grand Design Sistem Informasi (GDSI) KPU yang bernilai antara 56-119 ribu US$, akan tetapi
seharusnya masyarakat juga layak diberitahu bahwa GDSI KPU yang akhirnya tidak dipakai (?) oleh KPU, meski sudah dirancang setidaknya oleh 7 (tujuh) pakar TI Indonesia yang berasal dari berbagai kampus ternama, yakni Prof. Marsudi Kisworo, Zainal A Hasibuan PhD, Alexander Rusli PhD, Budi Rahardjo PhD, Bobby AA Nazief PhD, Dr Bambang Prastowo dan Garin Ganis BSEE tersebut, jauh lebih canggih, transparan dan kompleks dibanding TI KPU ini. Sebagaimana diketahui, GDSI menjalankan total 29 (duapuluh sembilan) aplikasi, artinya, sistem TI-KPU yang hanya bisa melakukan 1 (satu) aplikasi sekarang, yakni SITUNG saja, menjadi jauh lebih mahal nilainya bila dibandingkan dengan GDSI tersebut (Catatan : Somasi dari Pakar-pakar TI penyusun GDSI KPU diatas sudah disampaikan kepada KPU pertanggal 15 April 2004 yang lalu, namun belum ada jawaban dari KPU).

Lebih Lambat. Meski sempat pula ada "kejadian luarbiasa" pada tanggal 5 Juli
2004 pukul 11.00 pagi, dimana berdasarkan data 'statistik-update' website tnp.kpu.go.id sudah ada 2 kecamatan yang bisa mengirimkan data-datanya ke KPU (padahal UU Pemilu sendiri menyatakan bahwa perhitungan baru bisa dilakukan setelah TPS ditutup pada pukul 13.00 siang, yangmana berarti masih perlu waktu dari TPS-PPK-Kecamatan dan Proses entry-data untuk sampai ke KPU Pusat di Jakarta). Sampai sekarang kejadian tersebut tetap menjadi misteri, karena diantara orang KPU sendiri terjadi silang pendapat, dimana Chusnul mengatakan bahwa 2 data itu adalah "TPS khusus, Penjara dan Rumahsakit" tetapi Staf TI-KPU Basuki Suhardiman menyatakan 2 data tersebut adalah Kecamatan di Jember dan NTT (?). Akan tetapi yang jelas kenyataannya, setelah KPU menetapkan hasil perhitungan resmi / final secara manual pada tanggal 26 Juli 2004 dengan jumlah total pemilih 118.656.868 suara, ternyata angka di TI KPU pada saat yang sama baru mencapai 106.914.209 suara. Ini berarti ada "keterlambatan" angka sebesar 11.742.659 suara antara TI-KPU dan Hasil hitung manualnya diatas. Uniknya lagi, angka tersebut ternyata sempat "merambat naik" dan akhirnya sekarang sudah benar-benar berhenti / tidak bergerak di angka 107.403.020 suara pada tanggal 5 Agustus 2004, alias 11 (sebelas) hari lebih lambat, setelah KPU menetapkan hasil perhitungan resminya.

Lebih tidak akurat. Untuk "kelebihan" yang terakhir ini rasanya tidak perlu dibahas lagi secara panjang lebar, karena sudah banyak diketahui oleh masyarakat (termasuk oleh UU Pemilu yang tidak mengakui hasil perhitungan melalui TI KPU ini sendiri, meski sekalilagi- sistem ini bernilai lebih dari 200 Milyar). Mulai dari suara yang sempat naik-turun secara drastis ketika Pemilu Legislatif sebelumnya, dimana puncaknya bisa ditembus oleh Hacker hanya dengan metode yang cukup sederhana, sampai kepada sempat munculnya "salah judul" dalam penyajian data-data di situs resmi KPU, dimana seperti diakui oleh Ketua Tim TI KPU, Achyar Oemri, seharusnya 'TPS' tapi salah ditulis sebagai 'Kecamatan' (di hari pertama 5 Juli 2004, sempat mencapai angka 8.908, padahal total seluruh kecamatan di Indonesia hanya 5.117 dan 4.402 yang memiliki fasilitas TI-KPU). Ini menunjukkan bahwa sistem TI KPU memang tidak akurat untuk diteruskan.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini pula penulis dengan tegas berani pula untuk menyarankan agar Sistem TI-KPU yang sekarang sudah menghabiskan dana lebih dari 200 Milyar ini di-STOP (baca: dihentikan) saja penggunaannya dan diserahkan kepada para Auditor Independen untuk diaudit secara terbuka dan hasilnya dilaporkan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar tidak sempat malah dimintakan lagi anggaran tambahan kepada DPR yang ujung-ujungnya juga akan menjadi beban rakyat Indonesia. Secara teknis, penghentian TI KPU ini tidak akan menjadi masalah yang berarti. Karena selain jelas-jelas memiliki "3 kelebihan" diatas, kalau mau sekedar mencari solusi perhitungan cepat sekarang sudah ada metode statistik modern yang dilakukan oleh LP3ES dan NDI (sistem yang sama juga dilakukan NAMFREL di Filipina) yakni dengan sistem Quick-Count menggunakan metode sampling. Disamping itu, pilihan Presiden-Wapres yang hanya "1 opsi diantara 2 variabel" (dan variabelnya di seluruh Indonesia sama) seperti sekarang ini, jauh lebih sederhana dibandingkan 2 Pemilu sebelumnya. Secara non-teknis, permasalahan hukum berupa tuntutan pencemaran nama baik yang
diadukan oleh penulis kepada Chusnul Mar'iyah di Polda Metro Jaya sekarang ini
akan sangat mengganggu performansinya. Oleh karena itu sebaiknya memang TI KPU dihentikan saja dan biarkan menjadi "sejarah TI senilai 200M" setelah diaudit.

Penulis tentu saja tidak sekedar hanya bisa bicara tanpa memberi solusi, oleh karenanya bila TI KPU ini dihentikan, perlu ada sebuah solusi teknologi tepat guna yang diharapkan bisa lebih murah, cepat dan akurat untuk menggantikan
sistem TI KPU. Solusi tersebut penulis namakan sebagai "HARTUNGNAS" yang
merupakan akronim dari "Hari Perhitungan Nasional", dimana nantinya akan
menjadi sejarah baru di Indonesia. Sistemnya sangat sederhana, tanpa memerlukan beaya Milyaran rupiah (apalagi sampai mencapai angka 200 Milyar!), tetapi bisa dipastikan akan jauh lebih cepat, akurat, transparan dan sangat mudah dipahami, meski awalnya mungkin terkesan ide "crazy"). Hal paling penting yang perlu dilakukan adalah mengawal atau menjaga dokumen
resmi / otentik mulai dari TPS, PPK sampai kepada Formulir C3-PWP (dahulu
C1-TI atau C2-PWP, yang dalam sistem kemarin berfungsi untuk sumber data-entry komputer) di Kecamatan. Formulir C3-PWP ini kemudian harus ditandatangani oleh Saksi-saksi dan Petugas yang berwenang, selanjutnya cukup di-FAX ke KPU-Pusat di Jakarta dan lembar aslinya DIKIRIM langsung ke Jakarta, dengan dikawal oleh TNI-Polri dan LSM Independen. Kedua langkah (Fax dan Kirim langsung) ini perlu dilakukan agar bisa dicheck nantinya dengan Sistem "Teknologi Informasi tepat guna" yang digunakan. Soal darimana menge-fax-nya seharusnya tidak masalah, karena tentunya 5.117 kecamatan di Indonesia bisa mencari solusi satu mesin fax untuk setiap kecamatan (pasti ada). Hasil Fax yang diterima di Jakarta (dalam waktu 1-5 hari) tersebut kemudian langsung di-SCAN dan ditampilkan semua dalam website KPU secara rinci per-kecamatan, tanpa diedit / dikoreksi seperti yang dimungkinkan terjadi
dalam sistem TI KPU sebelumnya. Artinya, cukup diperlukan sekitar 50 komputer-set di KPU (lengkap dengan Scanner) yang setiap PC menghandle 100-an kecamatan dan 1 komputer-set untuk Web-server saja. Hasil dari penayangan Fax ini sangat berguna untuk check-dan-recheck masyarakat di kecamatan terkait untuk melihat apakah Form C3-PWPnya (berikut nama-nama dan tandatangan) yang ada didalamnya sama dengan yang difax / dikirimkan sebelumnya atau tidak. Inilah mekanisme kontrol paling jujur, cepat, mudah dan murah. Selanjutnya, Form C3-PWP asli yang berjumlah 5.117 (sesuai jumlah kecamatan di Indonesia) tersebut, pada sebuah HARTUNGNAS yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 20 hari setelah Pemilu), di-SUSUN BERDERET / URUT di Stadion Utama Senayan Jakarta dan dihitung secara MANUAL LANGSUNG pada hari tersebut mulai dari pagi hari sampai selesai. Proses ini tentunya diikuti oleh 2 Kandidat Capres-Cawapres dari Tribun Kehormatan dan bisa DISIARKAN LANGSUNG oleh Televisi-televisi atau Radio-radio di Indonesia (dan luarnegeri) dengan tentusaja coverage secara langsung oleh Wartawan media cetak dan media lainnya. Pasti event ini akan bisa menjadi sangat monumental. Dari sisi teknologi, Hartungnas ini justru memanfaatkan teknologi tepat guna yang efektif, efisien, murah dan relatif lebih terbebas dari kendala SDM dalam pengoperasian komputer seperti yang kemarin terjadi (salah entry, double submission, invalid password, dsb) dan tentu saja transparan, sangat mudah dikontrol secara langsung oleh masyarakat yang tinggal memperbandingkan Form C3-PWP-nya di Kecamatannya dengan di Web yang ada. Sedangkan dari sisi hukum, sistem ini tetap mengakomodasi UU Pemilu yang masih mempersyaratkan perhitungan secara manual, karena Rekap justru langsung bisa dilakukan saat Hartungnas tersebut per-Kabupaten dan Propinsi berbasis Kecamatan. Masalahnya tinggal satu: Kita mau melakukannya demi kejujuran atau tidak?

� "HARTUNGNAS" � KRMT Roy Suryo Notodiprojo
[email protected]
Hp 0815-990-2811 / 081-888-2811

Posted by roysuryowatch at September 18, 2004 11:10 AM