Kedaulatan Rakyat tanggal 4 Januari 2005 menurunkan tulisan berjudul Komunikasi Bencana yang ditulis oleh tokoh kita. http://www.kedaulatan-rakyat.com/article.php?sid=6326. Yang lucu adalah nuansa rasa jengkelnya terhadap KPU terasa benar. Para pembaca silakan menilai sendiri.

Komunikasi Bencana

BENCANA Tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara hingga ke Kepulauan Maladewa, India, Thailand dan sebagian negara-negara Asia lainnya memang sangat memilukan. Korban dari Indonesia saja diperkirakan akan mencapai angka 100.000 jiwa bila nantinya sudah dihitung rinci, karena angka-angka prakiraan yang sekarang muncul belum diperbandingkan dengan database keseluruhan penduduk asli dari tiap-tiap wilayah tersebut. Masalahnya adalah KPU yang saat Pemilu lalu mengumbar statemen bahwa mereka memiliki database rinci tersebut sampai kini masih diam seribu bahasa. Padahal kalau KPU mau berbakti kepada negara, inilah saatnya bisa membuktikan kecanggihan perangkat komputer server yang dulu dibeli ratusan miliar rupiah tersebut.

Akan tetapi tulisan ini tidak akan hanya fokus ke masalah angka korban yang hingga kini belum jelas tersebut, tetapi lebih kepada kekurangkoordinasian (baca: kesemrawutan) komando bantuan kemanusiaan yang hingga kini masih menumpuk di berbagai

posko dan bahkan bandara, padahal antusiasme kegotongroyongan masyarakat Indonesia dalam memberikan sumbangan tersebut masih sangat patut dibanggakan. Jika dicermati, dalam tragedi ini terjadi kelemahan dalam proses komunikasi (sekaligus informasi) yang mengakibatkan koordinasi penanganannya menjadi tumpang-tindih. Padahal jika sejak awal pemerintah didukung semua elemen masyarakat dapat mempergunakan sarana komunikasi yang memadai, niscaya hal tersebut tidak akan terjadi.

Sebenarnya semenjak hari pertama saja hal tersebut sudah terlihat, karena penulis yang sempat dikontak pertamakalinya oleh sebuah radio swasta di Jakarta sekitar pukul 11.00 WIB tanggal 26 Desember 2004 lalu, sudah langsung ditanya dengan langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Ketika itu langsung terbayang rusaknya infrastruktur komunikasi yang ada, karena mengingat dampak gempa dan tsunami biasanya sangat dahsyat. Tidak berlebihan saat itu sudah sempat penulis usulkan untuk langsung memanfaatkan sarana telepon satelit, komunikasi melalui gelombang radio amatir dan bahkan disinggung juga upaya pembangungan infrastruktur telekomunikasi seluler darurat menggunakan berbagai BTS (Base Transceiver Station) atau RBS (Radio Base Station) portable yang bisa dipindahkan lokasinya.

Namun ternyata hal tersebut tidak cepat dilakukan, karena jangankan langsung bicara mengenai rusaknya 45.318 SST (Satuan Sambungan Telepon) yang berada di daerah tersebut dan upaya pemulihannya, ketika radio yang sama menanyakan kepada salah seorang jurubicara Presiden, ternyata ybs justru balik meminta informasi dari radio yang bersangkutan tentang apa yang terjadi untuk segera dilaporkan kepada presiden! Oleh karena itu tidaklah heran bahwa hari-hari berikutnya masyarakat tampak terlihat lebih percaya kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta yang didukung media massa, dibandingkan upaya resmi pemerintah.

Dengan demikian masalah komunikasi dalam penanganan tragedi Tsunami yang melanda Bumi Pertiwi kemarin cukup vital, karena menyangkut komunikasi dalam penanganan internal bencana tersebut dan bagaimana kemudian mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Bila salah satu (atau bahkan yang terjadi adalah kedua-duanya) kurang dilakukan dengan baik, maka yang terjadi adalah masyarakat bisa melihat seperti hari-hari pertama kemarin, dimana peran pemerintah kemudian seperti tertinggal oleh swasta. Apalagi dalam berbagai pemberitaan di berbagai media, masyarakat kemudian menjadi sangat percaya kepada media-media tersebut untuk menjadi saluran komunikasi dan informasi dua arahnya. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya support masyarakat dalam mengirimkan partisipasinya berupa ‘Video-video Amatir’.

Meski peran aktif media seperti ini tidak salah, karena media massa adalah juga sebagai ‘The Fourth Stage of Communication’ di sebuah negara, tetapi jika kemudian pemerintah tampak keteteran dengan peran swasta maka lambat laun akan mengancam juga kredibilitasnya. Oleh karena itu seharusnya di sinilah para pembantu presiden dalam bidang-bidang yang langsung terkait (Menkopolkam, Menko Kesra, Mensos, Menkes, Menegkominfo, Menhubtel, dsb) segera mengambil peran yang proporsif agar komunikasi (baca: penanganan) bencana berjalan baik.

Secara lebih rinci khususnya dalam bidang telekomunikasi, telepon satelit yang langsung diusulkan penulis adalah entry-point yang paling jitu. Sebab perangkat yang tidak terbatas ruang dan waktu (alias ‘stand-alone’) ini langsung bisa berhubungan melalui satelit yang berada 36.000 km di atas bumi, meski infrastruktur di daratan hancur total seperti di Aceh dan Sumatera Utara tersebut. Saat itu pula sempat diusulkan juga untuk menggunakan sekitar 1500 Telepon Satelit ex-KPU yang dahulu sudah dibeli dengan dana sekitar 27 Miliar, karena daripada sekarang tidak jelas fungsinya. Akan tetapi lagi-lagi usulan penulis tersebut direspon dingin oleh KPU.

Setelah telepon satelit ‘membuka jalan’, baru kemudian diupayakan komunikasi langsung menggunakan gelombang radio yang difasilitasi oleh ORARI dan RAPI (juga perangkat radio milik TNI-Polri), karena praktis pembangunan sebuah stasiun pemancar-dan-penerima ini relatif lebih cepat dibandingkan dengan infrastruktur telepon seluler. Namun bila kondisinya sudah memadai, para operator telepon seluler, baik berbasis CDMA (Code Division Multiple Access) maupun GSM (Global System for Mobile-communication) membangun kembali BTS/RBS-nya tersebut. Dalam hal ini penulis sempat pula memberikan training kepada para relawan & wartawan yang berangkat ke daerah bencana tersebut untuk mengerti hal-hal teknis telekomunikasi, misalnya penggunaan External-antenna CDMA / GSM yang bisa memperluas jangkauan dari BTS/RBS hingga 25km, dsb. Kini setelah seminggu bencana terjadi, komunikasi data-pun mulai bisa dilakukan dari beberapa titik lokasi (misalnya posko, rumahsakit, dsb) dengan masuknya jaringan internet yang bisa diakses langsung karena Wasantara-Net, Telkomnet-Instant dan APJII sudah memfasilitasinya.

Kesimpulannya, meski tragedi adalah murni Kuasa dari Allah SWT, akan tetapi sebagai manusia kita tidak boleh hanya menangis (baca: pasrah) saja dan tidak berbuat apa-apa. Kuncinya memang ada di pemanfaatan Komunikasi dan Informasi yang memadai. ( Penulis adalah Pemerhati Multimedia.)-z